Setiap tahun kekeringan terus kejadian di Gunungkidul, dan ini bikin DPRD gerak cepet buat bikin raperda inisiatif soal konservasi air. Soalnya, program bantuan air bersih dari pemkab yang terus diulang tiap tahun kayaknya belum nyentuh akar masalahnya.
Ketua Bapemperda DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti, bilang sekarang udah masuk musim kemarau lagi. Sama kayak tahun-tahun sebelumnya, Pemkab siapin bantuan air bersih buat warga. Tapi menurut dia, ngasih bantuan aja tuh nggak cukup.
“Jangan hanya droping atau mengebor sumur, tapi harus ada upaya pelestarian sumber daya air,” ungkap Ery, Jumat (25/7/2025).
Menurutnya, bantuan air itu solusi jangka pendek aja. Emang bisa bantu sebentar, tapi nggak nyelesaikan masalah dari akarnya.
“Ini yang harus dicari solusi jangka panjang. Harapannya dengan konservasi sumber daya air, maka dengan upaya pelestarian diharapkan Cadangan air bisa meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh warga,” ujarnya.
DPRD pun siap ngajuin raperda ini sebagai inisiatif mereka sendiri. Ery bilang udah ngobrol sama bagian hukum di pemkab biar usulan dari bupati dikurangin porsinya, jadi usulan dari DPRD bisa lebih banyak.
“Harapannya pembahasan perda yang diusulkan pemkab hanya perda wajib meliputi APBD, APBD Perubahan, Pertanggungjawaban APBD. Sedangkan, untuk pembahasan lain, porsi kepada DPRD bisa diperbanyak,” ujarnya.
Tapi raperda konservasi air ini masih dalam tahap awal. Rencananya baru dibahas serius di tahun 2026. Sekarang masih proses bikin kajian dan naskah akademiknya dulu.
“Yang jelas dibahas dulu di internal DPRD. Tapi, saya yakin bisa masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah di 2026,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, juga ngingetin meski kemarau tahun ini katanya lebih pendek, tapi tetap harus waspada. Soalnya, tiap kemarau warga selalu aja kena krisis air bersih.
“Ada 13 kapanewon yang berpotensi mengalami kekeringan dan hasil koordinasi dengan BPBD sudah menyiapkan 1.500 tangki untuk disalurkan ke warga yang membutuhkan,” ungkapnya.
Endang juga dorong biar ada rencana darurat kekeringan yang beneran sistematis dan berkelanjutan. Nggak cuma OPD, tapi juga harus gandeng warga sama pihak swasta.
“Jangan hanya jangka pendek saja bentuk, penanganannnya. Tapi, jangka panjang juga dipikirkan agar masalah kekeringan benar-benar bisa diatasi,” ucapnya.
Disadur dari harianjogja.com
