Kalau kamu lagi mikir buat beli rumah atau tanah, pasti sering denger dua istilah ini: Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Keduanya sama-sama bukti kepemilikan properti, tapi beda banget dari segi hak, masa berlaku, sampai nilai jualnya. Bayangin gini: punya properti dengan HGB itu kayak nyewa rumah jangka panjang. Kamu boleh bangun dan tinggal di situ, tapi tanahnya bukan punya...
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dijelaskan bahwa lahan bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) bisa diubah menjadi hak atas tanah yang lainnya. Pada Pasal 30 ayat (2) disebutkan, HGU bisa beralih, dialihkan, atau bahkan dilepaskan kepada pihak lain, serta diubah haknya. Meskipun demikian, dalam rangka...
Singkatnya, gak ada aturan/ketentuan yang membatasi secara tegas jumlah pemecahan bidang tanah. Hanya saja, dalam Pasal 48 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah tersirat bahwa, pemilik tanah bisa memecah bidang tanahnya menjadi beberapa bagian dengan masing-masing bagian memiliki status hukum yang sama dengan tanah semula. Masing-masing bagian tersebut, yang nantinya menjadi bidang tanah sendiri,...
Meningkatkan level sertifikat tanah yang tadinya berupa Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sebenarnya cukup mudah, Kamu juga tidak perlu menggunakan tangan kedua alias calo. Semisal tanah milik Kamu masih bersertifikat HGB, alangkah baiknya Kamu segera mengubahnya menjadi SHM karena SHM memiliki kekuatan hukum yang lebih besar ketimbang HGB. HGB sendiri secara singkat berarti...
Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah sertifikat yang menyatakan hak mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri atau tanah milik pihak lain. Tanah yang bisa dikeluarkan HGB-nya ada 3 macam, yakni tanah negara, hak pengelolaan, serta hak milik. Ketentuan pemegang sertifikat HGB ada dua, yakni Warna Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan menurut hukum...
Tanah yang ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan bisa membuat ketimpangan penguasaan tanah atau lahan di Indonesia sehingga dapat memicu terhambatnya perputaran roda ekonomi di masyarakat. Karena itulah Presiden Jokowi berencana mencabut sertifikat tanah hak guna bangunan (HGB) hingga hak guna usaha (HGU) yang ditelantarkan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI tahun 2021...
Teuku Taufiqulhadi selaku Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan, pemerintah akan segera mencabut seluruh hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) yang ditelantarkan. Dan yang menjadi prioritas utama adalah yang telantar paling lama. "Jadi semua HGB dan HGU telantar yang ada di Indonesia ini akan dicabut dan dimasukkan ke...
Presiden Joko Widodo melalui Badan Bank Tanah bakal mencabut tanah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) telantar. Badan Tanah sendiri merupakan lembaga khusus yang dibentuk dalam pengaturan dan pengelolaan tanah. "Mungkin InsyaAllah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu persatu yang ditelantarkan," ungkap Presiden pada Kongres Ekonomi Umat...
Komisi II DPR RI mengusulkan supaya Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) segera mengukur ulang seluruh hak atas tanah, khususnya buat Hak Guna Usaha (Hak Guna Usaha) dan HGB (Hak Guna Bangunan). Namun, Sofyan sendiri menganggap itu tidak mungkin, soalnya biayanya yang tidak sedikit. Takutnya nanti malah bisa bikin investor lari soalnya...
Sudah sewajarnya Kamu memeriksa status dan kelengkapan legalitas properti yang mau Kamu beli, salah-salah malah rugi sendiri kan. Di negara +62 sendiri jenis sertifikat properti ada macam-macam, diantaranya adalah Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). HGB ini berlaku selama 30 tahun dan bisa diperpanjang, sedangkan SHM adalah sertifikat dengan kekuatan hukum paling tinggi, paling...