Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu akhirnya buka suara soal kabar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas iuran pengelolaan lingkungan (IPL) di rusun dan apartemen. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP, Muchamad Arifin, bilang kalau PPN IPL itu sebenarnya bukan aturan baru. Ini udah diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Dalam aturan itu dijelasin...
Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) nggak main-main nih, mereka siap banget buat demo di depan Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu. Ini gara-gara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%-12% buat Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) di rusun atau apartemen. "Setelah ini, apa tanggapan dari pemerintah tentang pajak ini yang kita keluhkan, tadi kan saya sudah bilang bisa saja kami...
Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) rame-rame nolak pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%-12% buat Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) di rusun atau apartemen. Ketua Umum DPP P3RSI, Adjit Lauhatta, ngungkapin hal ini dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/9/2024). "Kasarannya kalau saya bilang, saya tinggal di rumah sendiri, kenapa harus bayar PPN? Tapi, kan itu...
Warga yang bertempat di kompleks perumahan, apalagi kelas komersial real estate, harus patuh terhadap peraturan yang telah disepakati bersama. Tak terkecuali soal pemberian izin kepada tukang bubur, tukang bakso, dan tukang-tukang lainnya untuk beroperasi di dalam kompleks perumahan. Sebenarnya, siapa yang bikin peraturan-peraturan itu ? Jika kompleks perumahan tersebut masih dalam pengelolaan dan...