Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu akhirnya buka suara soal kabar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas iuran pengelolaan lingkungan (IPL) di rusun dan apartemen. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP, Muchamad Arifin, bilang kalau PPN IPL itu sebenarnya bukan aturan baru. Ini udah diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Dalam aturan itu dijelasin...
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% buat Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen bakal bikin makin banyak orang malas tinggal di hunian vertikal. Ketua Umum DPP P3RSI, Adjit Lauhatta, bilang kalau okupansi apartemen udah turun sejak Covid-19, dan sampai sekarang banyak yang belum balik kayak dulu. "Okupansi saat Covid-19 saja rata-rata turun ya, penyewa itu kan dia akan membayar harga...
Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) nggak main-main nih, mereka siap banget buat demo di depan Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu. Ini gara-gara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%-12% buat Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) di rusun atau apartemen. "Setelah ini, apa tanggapan dari pemerintah tentang pajak ini yang kita keluhkan, tadi kan saya sudah bilang bisa saja kami...
Pemilik rumah atau bangunan di Jakarta wajib bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sesuai sama Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Aturan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang ngatur soal PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Di dalamnya ada aturan tentang objek pajak,...
Pemerintah mulai memberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Salah satu efek dari terbitnya aturan ini adalah rumah 'Kos-kosan' bakal terbebas dari pengenaan pajak hotel sama pemerintah daerah. Dalam regulasi sebelumnya, yaitu UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dikatakan kalau...
Konsultan properti Colliers Indonesia kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen yang semula sebesar 10 persen merupakan sebuah tantangan bagi industri properti yang pada detik ini sedang menunjukkan tren positif. "Kita juga bisa melihat ada beberapa beban baru seperti PPN 11 persen," ungkap Ferry Salanto, Senior Associate Director Research Colliers Indonesia...
Warga plusnemdua yang mencoba membangun rumahnya sendiri bisa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tetapi memang tidak untuk semua rumah, hanya rumah yang luasnya 200 m2 ke atas saja yang bakalan kena pajak. "Jadi kegiatan membangun sendiri rumah tinggal permanen dengan luas paling sedikit 200m2 terutang PPN 2,2% dari total biaya. Membangun sendiri berarti membangun tidak menggunakan kontraktor...
Wahai sodara-sodara, ada kabar gembira nih. Pemerintah sudah memutuskan untuk memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor properti. Rencananya insentif PPN DTP untuk perumahan diperpanjang mulai bulan Januari hingga Juni 2022. “Pada insentif fiskal, PPN yang ditanggung pemerintah untuk perumahan ini telah disetujui oleh Bapak Presiden (Joko Widodo),...
Kamu sudah tahu belum soal peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)? Biar lebih paham, cekidot skuy! Pembangunan infrastruktur dan rumah dari tahun ke tahun semakin banyak. Dari sini bisa menjadi potensi penerimaan pajak daerah yang bisa digali dan dioptimalkan. Pada mulanya, ketentuan terkait pajak ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dan diatur dalam Undang-Undang...
Pastinya senang dong kalau Kamu udah berhasil memiliki rumah impianmu, tapi ingat ternyata masih ada lho sederat biaya atau iuran perumahan lainnya yang harus Kamu bayarkan. Memang jumlahnya gak seberapa, tapi kalo diakumulasikan selama setahun jadinya juga lumayan. Maka dari itu jangan lupa segera masukkan sederatan biaya tersebut ke dalam perencanaan pengeluaran. Apa aja sih sederetan biaya...