Pemerintah Kabupaten Bantul lagi-lagi ngebut buat ngurangin jumlah rumah tidak layak huni (RTLH). Tahun 2026, lewat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), ada 110 rumah warga yang bakal direhab. Program ini dibiayai lewat dua jalur, yakni APBD reguler dan APBD kategori ekstrem, dengan target warga berpenghasilan rendah bisa punya hunian yang lebih aman dan nyaman. 110 Rumah...
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman punya target ambisius: memperbaiki seribu rumah tidak layak huni (RTLH) tiap tahun. Dengan kecepatan segitu, 6.405 rumah yang masih butuh perbaikan bisa kelar dalam waktu enam tahun aja. Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono, bilang tahun 2025 ini perbaikan baru nyentuh 604 rumah dengan total anggaran sekitar Rp 8,7...
Otoritas Kab. Bantul dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, masang target buat merenovasi 191 rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah ini menjadi layak huni pada Tahun Anggaran 2024. Jimmy Alran Manumpak Simbolon selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Bantul bilang jumlah RTLH di daerah itu sesuai...
Penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah ala pemerintah, tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Iwan Suprijanto selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan hal tersebut ketika melakukan peninjauan terhadap hasil pembangunan Program BSPS di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu...
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, terdapat 60 persen rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta tidak memperoleh tempat tinggal layak huni dan terjangkau. Dengan kata lain, hanya 40 persen atau kurang dari setengah rumah tangga di Jakarta yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau.Namun, pernahkah terbesit dalam benak Kita apa kriteria penentu rumah layak huni ? Mengutip National...