Luqman Hakim seorang Wakil Anggota Komisi II DPR RI menyebutkan betapa pentingnya legalitas bagi masyarakat supaya tidak menjadi sasaran empuk penjahat, seperti mafia tanah misalnya. Blio menyampaikan hal ini dalam menyosialisasikan program strategis Kementerian ATR/BPN yang bekerja sama dengan Komisi II DPR RI di Magelang, Kamis (9/12/2021). "Legalitas itu penting karena setiap saat, status tanah...
Modus praktik mafia tanah di Indonesia seakan-akan tak ada habis-habisnya, bersambung terus macam sinetron. Segala ruang pun nampaknya bisa dieksploitasi oleh mafia tanah untuk membajak hak tanah seseorang. Sebagaimana dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN pada Senin (13/12/2021), Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN membocorkan modus mafia tanah melalui girik. "Modusnya macam-macam, ada...
Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah sertifikat yang menyatakan hak mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri atau tanah milik pihak lain. Tanah yang bisa dikeluarkan HGB-nya ada 3 macam, yakni tanah negara, hak pengelolaan, serta hak milik. Ketentuan pemegang sertifikat HGB ada dua, yakni Warna Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan menurut hukum...
Tanah yang ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan bisa membuat ketimpangan penguasaan tanah atau lahan di Indonesia sehingga dapat memicu terhambatnya perputaran roda ekonomi di masyarakat. Karena itulah Presiden Jokowi berencana mencabut sertifikat tanah hak guna bangunan (HGB) hingga hak guna usaha (HGU) yang ditelantarkan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI tahun 2021...
Teuku Taufiqulhadi selaku Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan, pemerintah akan segera mencabut seluruh hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) yang ditelantarkan. Dan yang menjadi prioritas utama adalah yang telantar paling lama. "Jadi semua HGB dan HGU telantar yang ada di Indonesia ini akan dicabut dan dimasukkan ke...
Presiden Joko Widodo melalui Badan Bank Tanah bakal mencabut tanah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) telantar. Badan Tanah sendiri merupakan lembaga khusus yang dibentuk dalam pengaturan dan pengelolaan tanah. "Mungkin InsyaAllah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu persatu yang ditelantarkan," ungkap Presiden pada Kongres Ekonomi Umat...
Pemerintah Republik Indonesia melalui Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PUSDATIN) memperkenalkan layanan elektronik bernama Loketku. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Keberadaan Loketku ini sebagai upaya untuk memerangi penyebaran Covid-19, serta dapat membantu masyarakat mengakses layanan...
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakalan segera melakukan penerapan sertifikat tanah elektronik. Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/BPN menyebutkan, ada sekitar 3 miliar dokumen pertanahan di Indonesia yang bakalan disulap alias didigitalisasi menjadi sertifikat elektronik. "Untuk memberlakukan sertifikat elektronik, Kementerian ATR/BPN harus...
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk bahu-membahu dalam memerangi mafia tanah. Surya Tjandra selaku Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN) menyebutkan, kasus balik nama sertifikat tanah yang menimpa aktris Nirina Zubir bisa menjadi pembelajaran untuk Kita semua agar lebih sadar dan paham...
Kasus mafia tanah masih saja merajalela hingga detik ini. Siapa pun bisa menjadi korbannya, baik itu masyarakata biasa atau tokoh publik seperti mantan duta besar Dino Pati Djalal dan aktris Nirina Zubir. Iing Sodikin selaku Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum dan Litigasi menyebutkan, mafia tanah melakukan beragam cara untuk menguasai tanah secara ilegal. Salah satu modus yang kerap...