Hukum dan Peraturan Properti

Fungsi Penilai Pertanahan dalam Pengadaan Tanah Itu Apa Sih ?

Dalam tahapan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan nasional, ternyata penilai pertanahan cukup memiliki peran penting lho. Mereka sudah ikut serta sedari awal sampai berlangsungnya pengadaan tanah. Peran tersebut dimiliki penilai pertanahan semenjak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Kemudian disusul dengan aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2021 tentang...

Pak Menteri Berharap Masyarakat Urus Sertifikat Tanah Sendiri

Hadi Tjahjanto selaku Menteri ATR/Kepala BPN menyerukan kepada masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah sendiri alias tanpa perantara. Blio menyampaikan hal tersebut ketika memberikan pengarahan soal layanan pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Semarang pada Rabu (22/06/2022). "Saya ingin menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa apabila ingin mengurus sertipikat balik nama...

Segini Harga Sertifikat Tanah di Atas Rp 2,5 Miliar

Tanah merupakan salah satu harta yang sangat berharga. Untuk memperolehnya pun harus melalui rangkaian proses yang njelimet. Tanah pun juga bisa menjadi aset investasi yang menjanjikan keuntungan besar terutama untuk tabungan masa depan. Ketika Kamu membeli sepetak tanah, jangan lupa untuk segera mengurus sertifikat atau aktanya agar Kamu memiliki jaminan hukum atas tanah tersebut. Biasanya...

Ketahui PPJB dalam Proses Jual Beli Rumah

Bisa jadi tak semua orang paham soal Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Padahal dalam proses jual beli akan membuahkan kesepakatan awal yang tertuang dalam dokumen PPJB antara si penjual dengan calon pembeli Terkait PPJB bisa diketahui dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2021 tentang Perbuahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan...

Notaris Dilarang Memungut Biaya Pembuatan Akta Bagi Masyarakat Tak Mampu

Buat Kamu-kamu yang tergolong masyarakat kurang mampu, Kamu gak perlu khawatir soal biaya jasa notaris terkait bidang pertanahan atau rumah. Soalnya, menurut regulasi yang ada, notaris harus membebaskan biaya jasa pembuatan akta sesuai kewenangannya bagi masyarakat tak mampu, alias gratis.Harus Kamu ketahui bahwa notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik. Salah  satunya yang berkaitan...

Begini Cara Mengajukan KPR FLPP Lewat Aplikasi SiKasep

Kamu patut memahami cara mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar nantinya Kamu tidak bingung ketika melakukannya. Apalagi sekarang ini proses pengajuannya sudah bisa diawali melalui hape dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep). Dikutip dari situs resmi BP Tapera, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas...

Kenaikan PPN Menjadi Sebuah Tantangan Bagi Industri Properti

Konsultan properti Colliers Indonesia kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen yang semula sebesar 10 persen merupakan sebuah tantangan bagi industri properti yang pada detik ini sedang menunjukkan tren positif. "Kita juga bisa melihat ada beberapa beban baru seperti PPN 11 persen," ungkap Ferry Salanto, Senior Associate Director Research Colliers Indonesia...

Bikin Rumah Sendiri Bisa Kena Pajak

Warga plusnemdua yang mencoba membangun rumahnya sendiri bisa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tetapi memang tidak untuk semua rumah, hanya rumah yang luasnya 200 m2 ke atas saja yang bakalan kena pajak. "Jadi kegiatan membangun sendiri rumah tinggal permanen dengan luas paling sedikit 200m2 terutang PPN 2,2% dari total biaya. Membangun sendiri berarti membangun tidak menggunakan kontraktor...

Hal-hal yang Dilarang Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah untuk Melakukannya

Tahukah Kamu, pemilik tanah atau pemegang Hak Atas Tanah (HAT) punya kewajiban untuk menjaga serta memanfaatkan tanah atau lahannya semaksimal mungkin sesuai peruntukan. Jika tidak, maka itu termasuk dalam bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang lho. Untuk itulah pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melakukan pengawasan dan pengendalian...

Ada Gak Ya Batasan Maksimal Pemecahan Bidang Tanah?

Singkatnya, gak ada aturan/ketentuan yang membatasi secara tegas jumlah pemecahan bidang tanah. Hanya saja, dalam Pasal 48 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah tersirat bahwa, pemilik tanah bisa memecah bidang tanahnya menjadi beberapa bagian dengan masing-masing bagian memiliki status hukum yang sama dengan tanah semula. Masing-masing bagian tersebut, yang nantinya menjadi bidang tanah sendiri,...

Compare listings

Membandingkan