Orang bule atau warga negara asing (WNA) diizinkan oleh pemerintah untuk dapat memiliki rumah di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Beleid tersebut merupakan turunan dari ketentuan Pasal 142 dan Pasal 182 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara garis besar...
Buat Kamu-kamu pelaku usaha yang punya tanah tapi tanahnya Kamu biarin begitu saja, gak Kamu apa-apain alias tanah telantar. Awas, nanti tanahmu disikat sama bank tanah lho! Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal melakukan tindakan tegas bagi para pelaku usaha yang menelantarkan tanah. "Pemerintah akan memberikan sanksi tegas jika ada pelaku usaha yang...
Layanan digital pertanahan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak mengurus dokumen tanah. Pasalnya, masyarakat tidak perlu lagi repot-repot mengunjungi kantor pertanahan, melainkan bisa mengurusnya langsung dari rumah. Selain mempercepat pendaftaran tanah, kehadiran layanan digital ini juga terus dikembangkan untuk sekaligus mencegah praktik mafia tanah. Nah, buat...
Mungkin Kamu pernah bertanya-tanya soal luas rumah ideal di Indonesia. Khususnya buat para keluarga baru yang berjumlah 3 orang. Pasalnya, rumah harus mampu mengakomodasi ruang gerak bagi para penguninya. Hal ini memiliki peranan penting dalam hal kenyamanan hingga kesehatan penghuninya. Di Indonesia sendiri, sejatinya sudah ada regulasi yang bisa dijadikan sebagai acuan standar luas rumah ideal...
Semua orang pasti menginginkan rumah ideal yang memenuhi kriteria kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Hanya saja, mungkin rumah ideal masih banyak dikonotasikan dengan kemewahan dan kemegahan yang hanya mampu digapai oleh masyarakat menengah ke atas. Sebagaimana rilis Kementerian PUPR pada Kamis (24/02/2022), saat ini backlog kepemilikan perumahan menyentuh angka 11 juta dan backlog keterhunian...
Presiden Jokowi belum lama ini meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Inpres ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan program JKN, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program JKN. Dengan berlakunya inpres tersebut, proses jual beli tanah harus menyertakan fotokopi kartu...
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengkonfirmasi berita mengenai kewajiban melampirkan kartu BPJS Kesehatan dalam proses jual beli tanah. Indra Gunawan selaku Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar-Lembaga Biro Humas Kementerian ATR/BPN menyebutkan, aturan tersebut untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang diteken...
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, spekulan tanah marak ditemukan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Terutama setelah pengumuman pemindahan ibu kota dan pengesahan UU IKN oleh Presiden Joko Widodo. Adanya para spekulan ini menyebabkan harga tanah di Kalimantan Timur melambung tinggi, bahkan bisa mencapai sepuluh kali lipat. Wandy menganggap, munculnya...
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan merelaksasi kebijakan dan izin berusaha untuk sektor konstruksi. Menurut blio, sektor konstruksi memiliki kontribusi yang besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi karena sektor ini memiliki multiplier effect terhadap sektor lain. Ditambah lagi sektor ini juga dapat bertahan meski tengah digempur badai pandemi Covid-19. “Hal...
Seiring dengan terbitnya Undang-undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, aktivitas para penyedia jasa konstruksi pun mulai terkendala. Terkait dengan hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun tak tinggal diam. Basuki berjanji akan memberikan relaksasi kebijakan terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor PUPR supaya para pelaku usaha konstruksi mampu...