Kasus penyitaan 300 sertifikat tanah mendapat perhatian dari Hadi Tjahjanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hadi pun bakal mendalami masalah ini dengan mencari tahu penyebab dari permasalahan tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada warga Jasinga yang dirugikan akibat dari penyitaan tanah oleh Satuan Tugas Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Namun...
Hadi Tjahjanto selaku Menteri ATR/Kepala BPN menyerukan kepada masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah sendiri alias tanpa perantara. Blio menyampaikan hal tersebut ketika memberikan pengarahan soal layanan pertanahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Semarang pada Rabu (22/06/2022). "Saya ingin menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa apabila ingin mengurus sertipikat balik nama...
Tahukah Kamu, pemilik tanah atau pemegang Hak Atas Tanah (HAT) punya kewajiban untuk menjaga serta memanfaatkan tanah atau lahannya semaksimal mungkin sesuai peruntukan. Jika tidak, maka itu termasuk dalam bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang lho. Untuk itulah pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melakukan pengawasan dan pengendalian...
Buat Kamu-kamu pelaku usaha yang punya tanah tapi tanahnya Kamu biarin begitu saja, gak Kamu apa-apain alias tanah telantar. Awas, nanti tanahmu disikat sama bank tanah lho! Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal melakukan tindakan tegas bagi para pelaku usaha yang menelantarkan tanah. "Pemerintah akan memberikan sanksi tegas jika ada pelaku usaha yang...
Layanan digital pertanahan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak mengurus dokumen tanah. Pasalnya, masyarakat tidak perlu lagi repot-repot mengunjungi kantor pertanahan, melainkan bisa mengurusnya langsung dari rumah. Selain mempercepat pendaftaran tanah, kehadiran layanan digital ini juga terus dikembangkan untuk sekaligus mencegah praktik mafia tanah. Nah, buat...
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyertifikatkan seluruh bidang tanah di Indonesia. Ditargetkan pada 2024 mendatang semua bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar dan bersertifikat. "Untuk apa? Tujuannya adalah sertifikat tanah untuk diberikan akses modal kepada masyarakat," ucap Sofyan A....
Untuk membangun infrastruktur tentu pemerintah membutuhkan tanah atau lahan. Nah, proses pengadaan tanah ini ternyata ada beberapa cara guys, salah satunya adalah dengan pemberian uang ganti rugi. Semisal pemerintah mau membangun sebuah infrastruktur dan ternyata di areal pembangunan terdapat lahan milik warga, maka pemerintah akan memberikan uang ganti rugi kepada si pemilik lahan sebagai bentuk...
Luqman Hakim seorang Wakil Anggota Komisi II DPR RI menyebutkan betapa pentingnya legalitas bagi masyarakat supaya tidak menjadi sasaran empuk penjahat, seperti mafia tanah misalnya. Blio menyampaikan hal ini dalam menyosialisasikan program strategis Kementerian ATR/BPN yang bekerja sama dengan Komisi II DPR RI di Magelang, Kamis (9/12/2021). "Legalitas itu penting karena setiap saat, status tanah...
Modus praktik mafia tanah di Indonesia seakan-akan tak ada habis-habisnya, bersambung terus macam sinetron. Segala ruang pun nampaknya bisa dieksploitasi oleh mafia tanah untuk membajak hak tanah seseorang. Sebagaimana dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN pada Senin (13/12/2021), Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN membocorkan modus mafia tanah melalui girik. "Modusnya macam-macam, ada...
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakalan segera melakukan penerapan sertifikat tanah elektronik. Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/BPN menyebutkan, ada sekitar 3 miliar dokumen pertanahan di Indonesia yang bakalan disulap alias didigitalisasi menjadi sertifikat elektronik. "Untuk memberlakukan sertifikat elektronik, Kementerian ATR/BPN harus...