Yogyakarta kembali ramai diperbincangkan setelah muncul data yang menunjukkan bahwa biaya hidup di daerah ini termasuk tinggi, sementara Upah Minimum Kota (UMK) masih tergolong rendah dibanding kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal keseimbangan antara pendapatan pekerja dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Berdasarkan data tahun 2025, UMK Kota Yogyakarta berada di kisaran Rp2,8 juta per bulan. Angka tersebut masih cukup jauh jika dibandingkan dengan kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Semarang. Padahal, dari sisi pengeluaran, masyarakat Yogyakarta juga menghadapi biaya kebutuhan yang terus meningkat.
Ketimpangan yang Jadi Sorotan
Pakar Ekonomi Pembangunan Wilayah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Dessy Rachmawatie, menilai kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan pengupahan dan realitas biaya hidup masyarakat.
Menurutnya, meskipun UMK Yogyakarta merupakan yang tertinggi di DIY, nilainya masih jauh tertinggal dari kota-kota besar lain. Sementara itu, harga kebutuhan pokok, biaya tempat tinggal, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari terus mengalami kenaikan.
Akibatnya, kenaikan upah yang terjadi selama beberapa tahun terakhir dianggap belum cukup untuk menjaga daya beli masyarakat. Banyak pekerja masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup dengan pendapatan yang relatif terbatas.
Dampak pada Kemiskinan
Ketimpangan antara biaya hidup dan pendapatan juga dinilai berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di DIY. Berdasarkan data BPS tahun 2024, tingkat kemiskinan di DIY mencapai sekitar 10,40 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 8,57 persen.
Secara jumlah, penduduk miskin di DIY mencapai sekitar 430 ribu orang. Meski persentasenya menunjukkan tren menurun, angka tersebut masih menjadi perhatian serius karena menunjukkan masih banyak warga yang belum menikmati kesejahteraan secara merata.
Perlu Evaluasi Kebijakan Upah
Dessy menilai sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan penetapan upah minimum. Selama ini, penentuan UMK lebih banyak mempertimbangkan faktor seperti iklim investasi dan kemampuan dunia usaha.
Padahal, menurutnya, biaya hidup masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan pengupahan lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Mencari Titik Tengah
Ke depan, pemerintah daerah diharapkan mampu menemukan keseimbangan antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dengan begitu, Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata, tetapi juga menjadi daerah yang mampu memberikan kualitas hidup yang lebih layak bagi masyarakatnya.
Disadur dari umy.ac.id
