Banyak orang masih mengira kalau bangun rumah cukup punya tanah dan dana saja. Padahal sekarang ada satu syarat penting yang wajib dipenuhi, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dulu izin ini dikenal sebagai IMB, tapi sekarang namanya sudah berubah. PBG adalah izin resmi yang harus dimiliki sebelum seseorang membangun, mengubah, memperluas, atau bahkan merenovasi bangunan. Aturan ini berlaku untuk...
Mapolda DIY sempat dibikin heboh gara-gara aksi protes sejumlah ibu-ibu. Mereka datang dengan emosi yang udah lama menumpuk. Masalahnya satu: rumah yang dibeli sejak 2023 sudah lunas, bahkan sudah ditempati, tapi sertifikatnya belum juga dikasih. Harapan punya rumah tenang malah berubah jadi stres karena status kepemilikan belum jelas. Mereka orasi, minta kejelasan. Suasana makin panas waktu kuasa...
Pemerintah akhirnya serius membereskan masalah lama yang sering kejadian tapi kerap dianggap sepele: tanah dan kawasan yang dibiarkan nganggur bertahun-tahun. Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, negara menegaskan tidak lagi memberi toleransi buat lahan yang sudah berizin tapi tidak dimanfaatkan. Meski baru ramai dibahas belakangan, aturan ini...
Di Bantul, urusan pajak nggak lihat usaha itu sudah berizin lengkap atau belum. Selama hotel, homestay, atau penginapan lain sudah jalan dan terima tamu, pajaknya tetap ditarik. Kebijakan ini jadi langkah Pemkab Bantul buat ngamanin potensi pendapatan daerah dari sektor akomodasi yang terus tumbuh. Pajak Berdasar Aktivitas, Bukan Izin Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan BPKPAD Bantul, Anggit Nur...
Pemerintah memang kasih angin segar lewat insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah alias PPN DTP untuk pembelian rumah di 2026. Tapi jangan salah, insentif ini bukan tanpa syarat. Salah satu aturan paling krusial adalah larangan menjual kembali rumah dalam waktu kurang dari satu tahun sejak serah terima. Kalau nekat dijual lebih cepat, negara berhak menagih kembali PPN yang sebelumnya sudah...
Pemerintah kembali ngasih stimulus buat sektor properti lewat insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah alias PPN DTP di 2026. Menariknya, insentif ini nggak cuma berlaku buat rumah di bawah Rp 2 miliar, tapi juga bisa dipakai buat rumah dengan harga di atas Rp 2 miliar, asal masih masuk batas maksimal Rp 5 miliar. Yang perlu dipahami, cara hitungnya beda karena nggak semua PPN ditanggung...
Pemerintah lagi-lagi ngasih angin segar buat masyarakat yang pengin beli rumah di 2026. Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah alias PPN DTP resmi diperpanjang sampai akhir 2026. Artinya, beli rumah bisa gratis PPN 100 persen, tapi tetap syarat dan ketentuan berlaku lho, jadi gak bisa asal-asalan! Aturan ini tertuang di PMK Nomor 90 Tahun 2025 dan jadi bagian dari strategi pemerintah...
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah alias PPN DTP resmi lanjut sampai akhir 2026. Lewat kebijakan ini, beli rumah tapak atau apartemen bisa bebas PPN 100 persen, selama syaratnya terpenuhi. Pemerintah pakai skema ini buat jaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan sektor properti yang efeknya nyambung ke banyak industri lain. Aturan soal PPN DTP ini tertuang di PMK Nomor 90...
Sertifikat tanah itu bukan cuma kertas biasa. Percaya gak percaya, itu surat sakti lho! Soalnya, dokumen ini adalah bukti resmi yang diakui negara soal siapa pemilik sah sebidang tanah. Di dalamnya ada kepastian hukum, nilai ekonomi, dan perlindungan hak yang krusial. Makanya, sertifikat tanah selalu jadi syarat utama buat banyak urusan, mulai dari jual beli, warisan, sampai buat jaminan ketika ngajuin...
Belakangan makin banyak orang kepo soal sertifikat tanah elektronik. Wajar, soalnya sistem baru selalu bikin penasaran, terutama soal biaya. Kabar baiknya, proses dan ongkosnya nggak ribet sama sekali. Buat kamu yang mau ubah sertifikat tanah versi kertas jadi digital, tinggal cek lewat situs resmi Kementerian ATR/BPN atau aplikasi Sentuh Tanahku. Pilih layanan penggantian sertifikat karena blanko lama,...