Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih 2024-2025, Hashim S. Djojohadikusumo, bilang kalau Prabowo Subianto punya rencana besar buat bangun sejuta apartemen di perkotaan. Ini bagian dari program 3 juta rumah yang bakal direalisasiin.
Targetnya, tiap tahun 1 juta apartemen bakal dibangun di kota-kota besar, dan bakal kerjasama sama pemerintah daerah. Misalnya, di Jakarta bisa kolaborasi sama PD Pasar Jaya. Buat lahannya, pemerintah bakal manfaatin tanah negara.
“Salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh sektor perumahan kan pengadaan tanah. Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat,” kata Hashim, di GBK, Senayan, Jakarta, seperti yang dikutip dari detikFinance, Kamis (19/9/2024).
Selain itu, Hashim juga nyebut, ada 153 pasar milik PD Pasar Jaya yang bisa diajak kerjasama buat bangun perumahan. Pemerintah pusat, Perumnas, dan Pemda bisa kerja bareng buat ngembangin ini.
Lukas Bong, Ketua Umum AREBI, kasih tanggapan soal program sejuta apartemen ini. Menurutnya, program ini bisa tercapai kalau pemerintah punya rencana yang matang. Salah satunya, apartemen ini harus bener-bener tepat sasaran.
Kalau dibangun buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), harus dipastikan yang ngisi itu bener-bener yang belum punya rumah.
“Ke depannya betul-betul diarahkan untuk mereka yang belum pernah hunian. Harus selektif. Oh udah punya rumah masih bisa beli, jangan gitu lah. Jadi nggak tepat sasaran,” ucap Lukas dalam acara Press Conference AREBI di Sudirman, Jakarta, pada Rabu (18/9/2024).
Selain itu, dana buat bangun sejuta apartemen juga penting dipikirin. Lukas bilang, kalau cuma ngandalin pajak doang, bakal susah. Mungkin bisa pertimbangkan juga pajak dari pembeli asing, biar lebih gampang.
Kota-kota kayak Batam, Bali, dan Jakarta jadi incaran warga asing buat beli properti. Mereka bukan cuma tertarik buat beli, tapi juga buat investasi.
Lukas bilang, Batam, Bali, Jakarta (BBJ) masih jadi daerah yang paling diminati, terutama buat apartemen, kecuali di Bali yang lebih banyak villa.
Ketua Bidang Humas DPP AREBI, Margo Khusiono, juga nambahin soal pentingnya insentif PPN DTP. Ini kebijakan pemerintah yang ngasih potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) buat pembelian rumah tapak dan rumah susun.
Margo bilang, pemerintah harus jelas soal regulasinya. PPN DTP 100% atau 50% itu harus gamblang, biar nggak bikin bingung pasar.
Disadur dari detik.com