Pemerintah lagi berusaha ngejaga semangat sektor properti biar tetap jalan. Salah satu kabar bagusnya, insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) buat pembelian rumah bakal diperpanjang sampai 2027. Tujuannya jelas, bantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) biar masih punya peluang beli rumah meski harga properti makin naik. Tapi sekarang ada satu kelompok baru yang mulai disorot, yaitu masyarakat...
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% buat Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen bakal bikin makin banyak orang malas tinggal di hunian vertikal. Ketua Umum DPP P3RSI, Adjit Lauhatta, bilang kalau okupansi apartemen udah turun sejak Covid-19, dan sampai sekarang banyak yang belum balik kayak dulu. "Okupansi saat Covid-19 saja rata-rata turun ya, penyewa itu kan dia akan membayar harga...
Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) berharap banget insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) buat sektor properti bisa lanjut terus sampai tahun 2025. Menurut Lukas Bong, Ketua Umum AREBI, insentif ini penting banget buat jaga pertumbuhan pasar properti tetap stabil. Insentif ini bisa diberlakukan sebagian atau full biar sektor properti terus jalan. Lukas juga...
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, ngumumin kalau kebijakan insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) 100% buat beli rumah diperpanjang sampai Desember 2024. Nanti bakal ada aturan baru dari Menteri Keuangan biar kebijakannya bisa langsung jalan lagi. Kebijakan ini udah dapet lampu hijau dari Pak Jokowi, tujuannya biar masyarakat, khususnya yang kelas menengah, makin...
Satgas Perumahan-nya Presiden Terpilih Prabowo Subianto lagi ngegas nih, usulin buat ngapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor perumahan. Tujuannya? Biar harga rumah bisa lebih murah dan gampang dijangkau sama masyarakat, terutama buat perumahan rakyat. Hashim Djojohadikusumo, yang juga adiknya Prabowo, bilang kalo ngapus PPN itu bisa bikin harga rumah turun sampe 11-12%. Jadi, lebih terjangkau...
Pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% sampai akhir 2024. Sebelumnya, kebijakan ini cuma berlaku sampai Juni 2024. Lanjutan program ini diharapkan bisa bikin penjualan properti, baik rumah tapak maupun hunian vertikal, makin meningkat. PPN DTP 100% ini juga diharapkan bisa ngedorong penjualan kondominium. Menurut data dari Kementerian Keuangan,...
Arvin Fibrianto Iskandar selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI DKI Jakarta menyampaikan, para pengembang rumah subsidi yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) berharap harga minimal rumah subsidi di Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi (Debotabek) menjadi Rp 180 juta. "Masing-masing wilayah berbeda-beda, menurut informasi yang saya tangkap, minimum itu di angka Rp 180 juta," jelas...
Developer properti mengusulkan kepada pemerintah untuk memperpanjang Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga Desember 2022 mendatang agar dapat meringankan beban masyarakat untuk membeli rumah. Mengingat kebijakan diskon tersebut akan habis masa berlakunya pada September ini. Ditambah lagi di tengah kondisi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) sampai fase pemulihan...
Konsultan properti Colliers Indonesia kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen yang semula sebesar 10 persen merupakan sebuah tantangan bagi industri properti yang pada detik ini sedang menunjukkan tren positif. "Kita juga bisa melihat ada beberapa beban baru seperti PPN 11 persen," ungkap Ferry Salanto, Senior Associate Director Research Colliers Indonesia...
Warga plusnemdua yang mencoba membangun rumahnya sendiri bisa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tetapi memang tidak untuk semua rumah, hanya rumah yang luasnya 200 m2 ke atas saja yang bakalan kena pajak. "Jadi kegiatan membangun sendiri rumah tinggal permanen dengan luas paling sedikit 200m2 terutang PPN 2,2% dari total biaya. Membangun sendiri berarti membangun tidak menggunakan kontraktor...