Salah satu harapan bagi temen-temen dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki hunian yang layak adalah rumah subsidi. Terang saja, rumah subsidi lebih terjangkau dan bisa dicicil.
Kendati demikian, masyarakat juga butuh tempat tinggal yang lokasinya dekat dengan pusat kota atau tempat mereka bekerja. Hanya saja, rumah subsidi di kawasan perkotaan seperti DKI Jakarta sulit sekali ditemukan.
Menurut Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, yang menjadi penyebab minimnya ketersediaan rumah subsidi adalah keterbatasan lahan.
“Lokasi di dekat perkantoran, terutama Jakarta kan sudah tidak ada lagi yang bisa dibangun. Kalaupun ada, kan harganya mahal banget,” ujarnya, pada 18 April 2022 lalu.
Keadaan itu pun dinilai sulit dipenuhi dan disesuaikan dengan aturan batasan harga jual rumah subsidi, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 995/KPTS/M/2021.
Contoh, rumah tapak di DKI Jakarta dipatok dengan harga sekitar Rp 168 juta. Nominal tersebut dinilai tidak sebanding dengan tingginya harga lahan di perkotaan.
“Diharapkan dengan diakomodasinya ketentuan tentang bank tanah di UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Badan Bank Tanah dapat mengendalikan lahan yang terjangkau untuk hunian MBR,” paparnya.
Pergeseran Rumah Subisidi dari Tapak ke Vertikal
Dengan dinamika yang sedemikian rupa, pembangunan rumah subsidi di perkotaan yang semula rumah tapak mulai bergeser menuju hunian vertikal, Iwan menyampaikan. Hal ini mungkin dilakukan mengingat tidak membutuhkan tanah yang luas.
“Pembangunan rumah subsidi di Ibu Kota cenderung mengarah ke optimalisasi lahan dan pengembangan ke arah vertikal, berupa rumah susun (rusun) subsidi,” ungkapnya.
Kendati demikian, pembangunan rusun bersubsidi juga tidak selamanya berada di dalam kota, tetapi juga dekat dengan simpul-simpul perkotaan.
“Sehingga pengembangan perumahan subsidi dapat terdistribusi merata, tidak membebani Ibu Kota Jakarta, tetapi tetap dekat dengan pusat kegiatan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat,” terangnya.
Diharapkan rusun tersebut mampu menjadi alternatif rumah tapak bagi temen-temen golongan MBR. Agar makin dekat dan mudah dalam mengakses sarana transportasi publik untuk keperluan sehari-hari.
Disadur dari kompas.com
