Pada 2024 Nanti, Bantul Pasang Target Perbaiki 100-an Rumah tidak Layak Huni

Otoritas Kab. Bantul dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, masang target buat merenovasi 191 rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah ini menjadi layak huni pada Tahun Anggaran 2024.

Jimmy Alran Manumpak Simbolon  selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Bantul bilang jumlah RTLH di daerah itu sesuai dengan surat keputusan (SK) bupati 6.000 rumah, dan yang sudah ditangani sampai 2023 sekitar 3.300 rumah sehingga tersisa 2.700 rumah.

“Untuk tahun ini kita tangani sekitar 150 unit, kemudian tahun depan juga rencana kita menangani sekitar 150 unit dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dapat 41 unit, jadi totalnya hampir 200 unit untuk tahun depan,” ungkapnya.

Blio juga bilang, tahun depan program perbaikan RLTH per unit kalau dari APBD kabupaten sekitar Rp 20 juta, sedangkan yang dari DAK atau anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp 30 juta dan Rp 50 juta.

“Kalau yang dapat Rp 50 juta itu untuk membangun rumah baru. Jadi yang terkena dampak akibat penataan kumuh, rumah yang rubuh total dapat bantuan sekitar Rp 50 juta,” ujarnya.

Menurut blio, keberadaan RTLH di Bantul tersebar secara merata di seluruh daerah itu sehingga hampir semua kecamatan yang totalnya ada 17 kecamatan memiliki rumah yang kondisinya RTLH.

“Merata di semua kecamatan ada, cuma untuk kawasan kumuh di Bantul hanya di tujuh kecamatan yang rata rata di kawasan penyangga Yogyakarta, kalau untuk RTLH hampir merata di semua kecamatan,” ungkapnya.

Blio mengaku pemerintah daerah terus berusaha melakukan perbaikan terhadap RTLH dalam beberapa tahun ke depan dan diupayakan semua RTLH bisa beres dalam 3 – 4 tahun ke depan.

“Tapi biasanya RTLH itu tidak bakal selesai, muncul lagi karena orang baru berumah tangga. Makanya bertahap, tahun ini 150 rumah, tahun depan juga. Harapannya tahun akan datang juga dapat bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Disadur dari rejogja.republika.co.id

Bergabunglah dengan Diskusi

Compare listings

Membandingkan