Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman punya target ambisius: memperbaiki seribu rumah tidak layak huni (RTLH) tiap tahun. Dengan kecepatan segitu, 6.405 rumah yang masih butuh perbaikan bisa kelar dalam waktu enam tahun aja.
Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono, bilang tahun 2025 ini perbaikan baru nyentuh 604 rumah dengan total anggaran sekitar Rp 8,7 miliar. Tahun depan, alias 2026, anggarannya naik dikit jadi Rp 9,1 miliar dengan jumlah rumah yang bakal diperbaiki masih di kisaran 600-an unit.
“Untuk seribu RTLH perkiraan butuh Rp 16 miliar sampai Rp 17 milliar dari APBD. Lalu bisa ditambah dari CSR atau Baznaz juga. Ini terus kami perjuangkan,” ucapnya ketika ditemui di ruangannya Rabu (5/11).
Bantuan yang dikasih ke warga bentuknya stimulan, alias bantuan awal buat mendorong masyarakat ngebenerin rumahnya sendiri. Buat warga yang punya Kartu Keluarga Miskin (KKM), bantuannya dibedain berdasarkan tingkat kerusakan:
- Rusak berat: Rp 20 juta
- Rusak sedang: Rp 15 juta
- Rusak ringan: Rp 10 juta
Sementara buat warga yang rentan miskin atau punya surat keterangan tidak mampu, nominal bantuannya 80 persen dari jumlah tadi, yaitu:
- Rusak berat: Rp 16 juta
- Rusak sedang: Rp 12 juta
- Rusak ringan: Rp 8 juta
Dana itu diprioritaskan buat beli bahan bangunan, sementara pengerjaannya bisa ditambah lewat swadaya masyarakat. Artinya, warga juga ikut urunan atau kerja bareng biar rumahnya cepat selesai.
“Kami sedang upayakan terus untuk peningkatan partisipasi lingkungan. Jadi kalau ada yang tidak sanggup dana swadayanya bisa lewat gotong royong,” imbuhnya.
Program perbaikan rumah ini memang masuk prioritas utama Pemkab Sleman. Soalnya, masih banyak rumah warga yang kondisinya memprihatinkan—lantai masih tanah, tembok rapuh, atau bahkan nggak punya kamar mandi. Lokasinya pun nyebar di berbagai kapanewon, nggak cuma di satu wilayah aja.
Dengan target seribu rumah per tahun, harapannya dalam enam tahun ke depan, nggak ada lagi warga Sleman yang tinggal di rumah nggak layak huni. Program ini bukan cuma soal bangunan, tapi juga soal martabat dan kualitas hidup masyarakat.
Disadur dari radarjogja.jawapos.com
