Terkait dengan pembiayaan perumahan syariah, The HUD Institute pun turut memberikan rekomendasi kepada Pemerintah. Muhamad Joni selaku sekretaris The HUD Institute menyampaikan, salah satunya adalah dengan membuat payung hukum perlindungan konsumen.
“Membuat payung hukum perlindungan konsumen perumahan berbasis pembiayaan syariah,” ucap Joni, Jumat (31/12/2021).
Selain soal payung hukum perlindungan konsumen, terdapat pula sejumlah poin-poin lainnya yang menjadi isu strategis yang harus dicermati oleh para pemangku kepentingan dalam pada sektor perumahan ke depan.
Menurut Joni, perlu adanya inisiasi dan respon kritis-substantif terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Ekonomi Syariah untuk pembiayaan properti atau perumahan dan inklusi keuangan syariah.
Lalu, porsi ekonomi syariah untuk properti atau perumahan komersial dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga harus diperluas.
Selanjutnya, diperlukan adanya sistem rantai pasok penyediaan perumahan berbasis syariah serta membuat panduan teknis manajemen syariah.
Adapun poin terakhir yang diusulkan oleh The HUD Institute adalah perkuatan modal sosial atau kelembagaan nilai pembiayaan syariah bagi komunitas.
Di sisi lain, Pemerintah juga diminta untuk mengawasi dan advokasi peran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terkait dengan pembiayaan perumahan bagi MBR.
Dengan begitu, dibutuhkan garis kebijakan yang afirmatif serta perlakuan spesial yang membedakan antara pembangunan perumahan MBR dengan komersial.
Sebagai contoh, perizinan dan pembiayaan perumahan MBR dan penyediaan tanah agar tidak menjadi beban birokrasi, administrasi, serta beban biaya.
BP Tapera juga diminta transparan dalam hal kebijakan perumahan, baik tata kelola yang baik dan membuka akses kepada sistem pembiayaan perumahan yang cepat dan mudah akses. Ini demi menjawab kebutuhan nasabah dan pelaku pembangunan perumahan MBR.
Disadur dari kompas.com
