Penyaluran Bantuan PSU Perumahan akan Menggunakan E-Katalog

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal mempermudah penyaluran bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) bagi developer perumahan bersubsidi. Bantuan tersebut dapat berupa jalan lingkungan, drainase, sistem penyediaan air minum, prasarana dan sarana persampahan.

Sebagai alternatif pengadaan, nantinya proses penyaluran bantuan PSU akan memantaatkan katalog elektronik (e-katalog).

Sebelum memanfaatkan e-katalog, Kementerian PUPR menggunakan metode pengadaan penunjukkan langsung ke developer. Tetapi metode tersebut mengalami banyak kendala lantaran banyak developer yang tak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) pembangunan jalan dan komponen PSU yang diajukan.

Dengan begitu, e-katalog ini tak hanya mempercepat proses penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan syarat SBU yang dialami oleh para developer perumahan.

Fitrah Nur selaku Direktur Rumah Umum dan Komersial Dirjen Perumahan Kementerian PUPR menyampaikan, pemanfaatan e-katalog ini merupakan pelopor dan sejarah pertama pengadaan jasa konstruksi pada Ditjen Perumahan Kementerian PUPR.

“Kami menyiapkan katalog elektronik sektoral atau e-katalog untuk mempermudah pengembang dalam mendapatkan bantuan PSU,” ungkapnya ketika membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kegiatan Rumah Umum dan Komersial Tahun Anggaran 2022 Wilayah I (Pulau Sumatera dan Kalimantan), Rabu (07/09/2022).

Developer atau penyedia jasa konstruksi yang hendak mendaftarkan diri sebagai penyedia bisa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) e-katalog. Yang nantinya untuk dapat dipilih oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat pengadaan sebagai pelaksana pembangunan bantuan PSU.

Hal tersebut juga sudah sejalan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Diktum ke empat. Yaitu Melakukan percepatan pengembangan sistem untuk e-procurement dan penetapan e-purchasing yang berbasis e-catalogue.

Sementara untuk tahapan pelaksanaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR khususnya sub bidang pekerjaan bantuan PSU untuk perumahan umum juga sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

“Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari pemanfaatan e-katalog ini ada tiga yakni lebih cepat dalam pengadaan barang dan jasa, lebih mudah dalam pengadaan barang dan jasa, dan lebih transparan dan tercatat secara elektronik,” ungkapnya.

Pada Rapat Koordinasi Teknis Kegiatan Rumah Umum Dan Komersial 2022 Wilayah I (Pulau Sumatera Dan Kalimantan) dilakukan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Bantuan PSU TA 2022 hasil pemilihan penyedia secara e-katalog di Provinsi Kepulauan Riau.

Fitrah mengaku, pengadaan jasa konstruksi bantuan PSU di Provinsi Kepri ini menjadi pioneer dan sejarah pertama pengadaan jasa konstruksi yang memanfaatkan metode pemilihan e-purchasing dengan e-katalog.

“Semoga hal ini dapat menjadi contoh positif yang dapat dilakukan oleh Balai P2P dan Satker Penyediaan Perumahan di provinsi lain tahun depan,” ujarnya.

Adapun bentuk bantuan PSU yang disalurkan Kementerian PUPR kepada pengembang perumahan subsidi dapat berupa jalan lingkungan, drainase, sistem penyediaan air minum, prasarana dan sarana persampahan.

“Kami berharap pemanfaatan e-katalog ini bisa memacu Program Sejuta Rumah sekaligus menyediakan hunian layak dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Disadur dari kompas.com

Bergabunglah dengan Diskusi

Compare listings

Membandingkan