Para menteri bakal mempunyai rumah di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Mengingat pemerintah saat ini tengah menyiapkan untuk penyediannya. Kementerian PUPR pun juga telah memulai pelelangan proyek pembangunan rumah menteri di IKN.
Lokasinya berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Hal itu terpampang di dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR.
Nama lelang proyeknya adalah Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN. Pembuatan tender dilaksanakan pada 11 Juli 2022 kemarin dengan lokasi pekerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jenis pengadaan berupa pekerjaan konstruksi.
Sementara, metode pengadaan yakni tender-pra kualifikasi dua file-sistem nilai. Dana proyek ini bersumber APBN Tahun 2022 dengan nilai pagu paket Rp 509,1 miliar, dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Rp 509,1 miliar.
Untuk tahapan penandatanganan kontrak dijadwalkan pada 11 November 2022 mendatang. Meskipun begitu, tidak disebutkan dalam situs tersebut berapa jumlah unit rumah tapak menteri yang dilelang.
Sedangkan soal spesifikasi rumah menteri di IKN, hal tersebut sudah diatur pemerintah sebagaimana termaktub dalam Lampiran Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Spesifikasi hunian didesain agar berorientasi pada kenyamanan serta memiliki fungsi ganda yakni sebagai hunian dan tempat bekerja. Khusus untuk menteri atau pejabat tinggi negara, akan diberikan rumah tapak dengan luas 580 meter persegi.
Disadur dari kompas.com