Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan sinyal kepada para pengembang untuk dapat berpartisipasi dalam proyek pembangunan perumahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Iwan Suprijanto selaku Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menyampaikan, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan IKN hanya akan menyerap paling banyak 20 persen APBN, sisanya bersumber dari keterlibatan pihak swasta.
Iwan menyebutkan pihaknya berupaya mendorong dan memberikan kesempatan kepada para pengembang untuk terlibat di IKN. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan utama dari rencana pemindahan ibu kota negara.
“IKN bukan sekadar proyek tapi menghidupkan simpul ekonomi baru, sehingga di harapkan sektor perumahan salah satu sektor yang bisa ikut berkontribusi dan tumbuh di sana [IKN],” ungkap Iwan di Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Sementara itu, Endra S. Atmawidjaja selaku Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR menyampaikan, dalam penyediaan hunian di IKN nanti tidak hanya akan bergantung pada APBN.
Pembangunan hunian di IKN saat ini yang bersumber dari APBN hanya difokuskan pada rumah susun pekerja dan hunian menteri. Sedangkan untuk tempat tinggal ASN dan masyarakat nantinya akan sangat terbuka kesempatannya untuk melibatkan pihak swasta, Endra menjelaskan.
“2023 kita lelang, itu kan kebutuhannya tidak hanya dari APBN, apalagi kemarin Pak Presiden mengatakan seperti itu,” ungkapnya.
Endra menyebutkan, mengingat lahan yang tersedia terbatas, nantinya rencana penyediaan hunian di IKN akan lebih berfokus pada hunian vertikal. Sesuai dengan arah pembangunan IKN, maka fokus pembangunan pun tak hanya untuk pemerintahan.
“Pasti nanti pemerintah akan masuk duluan karena di mana pun pembangunan ibu kota negara pemerintah masuk duluan karena itu membuktikan kita serius, nah kalau itu sudah masuk baru yang lain mau ikut,” ujarnya.
Disadur dari bisnis.com