Langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pembebasan dan diskon PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dianggap mampu menjaga tren kenaikan harga rumah di ibukota.
Maria Herawati Manik, Country Manager Rumah123.com mencatat adanya pertumbuhan harga dan suplai rumah tapak khususnya rumah seken di Jakarta yang terus menerus meningkat tipis secara month on month.
Pada bulan Agustus kemarin kenaikan harga rumah bekas di Jakarta sebesar 0,5 persen dari bulan Juli 2022. Maria menyebutkan, seiring dengan adanya insentif pajak dari Pemprov DKI, maka minat pasar untuk membeli rumah seken juga bisa meningkat.
“Pemberian diskon PBB untuk berbagai tipe rumah dengan beberapa NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) berbeda pastinya bisa mendorong naiknya minat beli rumah tapak, khususnya secondary,” ungkap Maria, Selasa (6/9/2022).
Sebagai informasi, kebijakan diskon PBB tersebut termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.
Dalam beleid di atas disebutkan bahwa pembebasan 100 persen biaya PBB alias digratiskan akan diberlakukan pada objek PBB berupa rumah tapak dengan nilai NJOP di bawah Rp 2 miliar.
Sedangkan untuk rumah tapak di atas Rp 2 miliar akan mendapatkan keringanan berupa diskon 10 persen. Sementara untuk bangunan selain rumah tapak diberi diskon sebesar 15 persen.
Dengan berbagai ketidakpastian pasar yang terjadi secara nasional, Maria melihat kondisi sekotr properti di tahun ini masih cukup menantang.
Karena itulah, kebijakan tersebut diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga yang beberapa tahun belakangan ini cukup melonjak secara signifikan.
“Dengan digratiskannya PBB untuk rumah yang NJOP-nya berada di bawah Rp2 miliar, banyak masyarakat yang dapat terbantu saat ingin melakukan transaksi jual-beli properti, tanpa perlu pusing memikirkan beban biaya yang biasanya muncul saat tidak ada program diskon PBB ini,” terang Maria.
Maria menilai, insentif pemerintah turut berkontribusi dalam pergeseran tren harga. Hal ini terbukti dengan adanya kebijakan insentif pembiayaan rumah tahun lalu yang mana sempat terjadi peningkatan minat beli masyarakat yang sangat tinggi bahkan hingga berkali-kali lipat.
Di sisi lain, Pemprov DKI juga menyebutkan bahwa rumah-rumah di Jakarta yang memiliki NJOP di bawah Rp 2 miliar ada sebanyak 1,2 juta unit rumah. Ini artinya, 85 persen warga dan bangunan di Jakarta dapat terbebas dari PBB.
“Angka ini tentunya cukup besar jumlahnya, sehingga dampak program diskon PBB dari Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan manfaat luar biasa dan berkelanjutan untuk bisa menjaga tren harga rumah di Jakarta hingga beberapa tahun ke depan,” ucapnya.
Disadur dari bisnis.com
