BPN Bakal Bereskan Masalah Geospasial Sampai Konflik Tanah Kasultanan DIY

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Pendopo Kantor Gubernur D.I.Yogyakarta, pada Kamis (07/12/2023) menandai kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN) dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DIY, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman.

Hadi Tjahjanto selaku Menteri ATR/Kepala BPN, bilang MoU tersebut meliputi empat hal utama. Pertama, soal geospasial Provinsi DIY; kedua, soal integrasi data antara BPN dengan Pemprov DIY; ketiga, soal pendaftaran tanah; dan terakhir, asistensi terkait penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi DIY.

“Kita akan membantu menyelesaikan geospasial, terutama adalah tata ruang dan termasuk menuju ke Yogyakarta menjadi Provinsi Lengkap. Tentunya untuk geospasial ini kita perlu melakukan verifikasi di lapangan, mengumpulkan data, sehingga Yogya ini tata ruangnya sesuai dengan yang kita harapkan,” terangnya dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN.

Soal penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan ini, Pak Menteri berharap aset kasultanan ini bisa terjaga dan keistimewaan pengelolaan pertanahan di DIY dapat terus terjaga.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemprov DIY maupun Kasultanan untuk menyelesaikan permasalahan tanah, untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Yogyakarta,” tambahnya.

Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY, juga berharap, MoU ini bisa menjadi penguat sinergitas antar lembaga yang selama ini kolaborasinya telah terjalin baik.

Sebagai sebuah entitas keistimewaan yang berlandaskan pada aspek budaya, Pemprov DIY senantiasa berupaya untuk mendukung penguatan pemanfaatan tanah berdasarkan prasyarat kearifan lokal yang melingkupinya.

Filosofi Hamemayu Hayuning Bawono mendukung terciptanya pemanfaatan tanah secara humanis, mendukung konsep pelestarian lingkungan, serta mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

“Selain itu, ajaran leluhur Sangkan Paraning Dumadi menyiratkan pemahaman bahwa pemanfaatan tanah harus memenuhi aspek spiritual dan transenden,” ucap Sri Sultan HB X.

Disadur dari kompas.com

Bergabunglah dengan Diskusi

Compare listings

Membandingkan