Menjelang Pilkada Beberapa Apartemen di Jakarta Menolak Coklit

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta, Burhanuddin, bilang masih ada beberapa apartemen di Jakarta yang nggak ngasih izin buat Bawaslu melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Coklit itu proses buat sinkronisasi data pemilih KPU dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan DPT Pemilu terakhir.

Menurut Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Data Pemilih, coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih.

“Ada beberapa apartemen yang menolak untuk dilakukan coklit. Pengelolanya mempersulit,” ujar Burhanuddin kepada Kompas.com pada (26/6/2024).

Namun, Burhanuddin gak nyebutin apartemen mana aja yang masih menolak proses tersebut. Penolakan itu kemudian menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu melalui Panwas Kelurahan buat melakukan proses sinkronisasi data calon pemilih di DKI Jakarta.

“Ini saya kira menjadi masalah dalam hal pelaksanaan pungut hitung nanti. Kalau ada penghuni apartemen yang memiliki hak pilih DKI Jakarta tapi tidak terdaftar dalam DPT,” ucap Burhanuddin.

Sebab, ketidakcocokan data pemilih bakal berpotensi buat ngilangin hak pilih warga dalam Pilkada mendatang. For your information, proses coklit data pemilih dilaksanakan selama satu bulan, terhitung sejak 24 Juni sampai 24 Juli 2024 di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Disadur dari kompas.com

Bergabunglah dengan Diskusi

Compare listings

Membandingkan