Bisa jadi tak semua orang paham soal Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Padahal dalam proses jual beli akan membuahkan kesepakatan awal yang tertuang dalam dokumen PPJB antara si penjual dengan calon pembeli Terkait PPJB bisa diketahui dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2021 tentang Perbuahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan...
Buat Kamu-kamu yang tergolong masyarakat kurang mampu, Kamu gak perlu khawatir soal biaya jasa notaris terkait bidang pertanahan atau rumah. Soalnya, menurut regulasi yang ada, notaris harus membebaskan biaya jasa pembuatan akta sesuai kewenangannya bagi masyarakat tak mampu, alias gratis.Harus Kamu ketahui bahwa notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik. Salah satunya yang berkaitan...
Kamu patut memahami cara mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar nantinya Kamu tidak bingung ketika melakukannya. Apalagi sekarang ini proses pengajuannya sudah bisa diawali melalui hape dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep). Dikutip dari situs resmi BP Tapera, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas...
Konsultan properti Colliers Indonesia kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen yang semula sebesar 10 persen merupakan sebuah tantangan bagi industri properti yang pada detik ini sedang menunjukkan tren positif. "Kita juga bisa melihat ada beberapa beban baru seperti PPN 11 persen," ungkap Ferry Salanto, Senior Associate Director Research Colliers Indonesia...
Warga plusnemdua yang mencoba membangun rumahnya sendiri bisa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tetapi memang tidak untuk semua rumah, hanya rumah yang luasnya 200 m2 ke atas saja yang bakalan kena pajak. "Jadi kegiatan membangun sendiri rumah tinggal permanen dengan luas paling sedikit 200m2 terutang PPN 2,2% dari total biaya. Membangun sendiri berarti membangun tidak menggunakan kontraktor...
Tahukah Kamu, pemilik tanah atau pemegang Hak Atas Tanah (HAT) punya kewajiban untuk menjaga serta memanfaatkan tanah atau lahannya semaksimal mungkin sesuai peruntukan. Jika tidak, maka itu termasuk dalam bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang lho. Untuk itulah pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melakukan pengawasan dan pengendalian...
Singkatnya, gak ada aturan/ketentuan yang membatasi secara tegas jumlah pemecahan bidang tanah. Hanya saja, dalam Pasal 48 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah tersirat bahwa, pemilik tanah bisa memecah bidang tanahnya menjadi beberapa bagian dengan masing-masing bagian memiliki status hukum yang sama dengan tanah semula. Masing-masing bagian tersebut, yang nantinya menjadi bidang tanah sendiri,...
Orang bule atau warga negara asing (WNA) diizinkan oleh pemerintah untuk dapat memiliki rumah di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Beleid tersebut merupakan turunan dari ketentuan Pasal 142 dan Pasal 182 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara garis besar...
Buat Kamu-kamu pelaku usaha yang punya tanah tapi tanahnya Kamu biarin begitu saja, gak Kamu apa-apain alias tanah telantar. Awas, nanti tanahmu disikat sama bank tanah lho! Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal melakukan tindakan tegas bagi para pelaku usaha yang menelantarkan tanah. "Pemerintah akan memberikan sanksi tegas jika ada pelaku usaha yang...
Layanan digital pertanahan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak mengurus dokumen tanah. Pasalnya, masyarakat tidak perlu lagi repot-repot mengunjungi kantor pertanahan, melainkan bisa mengurusnya langsung dari rumah. Selain mempercepat pendaftaran tanah, kehadiran layanan digital ini juga terus dikembangkan untuk sekaligus mencegah praktik mafia tanah. Nah, buat...