Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali mengingatkan pemerintah daerah (pemda) yang telah menerima bantuan pembangunan rumah susun (Rusun) untuk dapat mengelola aset gedung untuk fasilitas hunian tersebut. Bangunan vertikal ini dinilai bisa menjadi solusi bagi pemda dan harus segera dioptimalkan dan dirawat agar tidak mengalami...
Ketika penyerahan sertifikat tanah hasil PTSL di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) supaya warga tidak perlu menunggu hingga bertahun-tahun dalam pengurusan sertifikat tanah. "Jangan sampai ada yang ngurus sertifikat bertahun-tahun belum selesai. Nggak ada sekarang ini, udah...
Untuk membangun infrastruktur tentu pemerintah membutuhkan tanah atau lahan. Nah, proses pengadaan tanah ini ternyata ada beberapa cara guys, salah satunya adalah dengan pemberian uang ganti rugi. Semisal pemerintah mau membangun sebuah infrastruktur dan ternyata di areal pembangunan terdapat lahan milik warga, maka pemerintah akan memberikan uang ganti rugi kepada si pemilik lahan sebagai bentuk...
Meningkatkan level sertifikat tanah yang tadinya berupa Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sebenarnya cukup mudah, Kamu juga tidak perlu menggunakan tangan kedua alias calo. Semisal tanah milik Kamu masih bersertifikat HGB, alangkah baiknya Kamu segera mengubahnya menjadi SHM karena SHM memiliki kekuatan hukum yang lebih besar ketimbang HGB. HGB sendiri secara singkat berarti...
Luqman Hakim seorang Wakil Anggota Komisi II DPR RI menyebutkan betapa pentingnya legalitas bagi masyarakat supaya tidak menjadi sasaran empuk penjahat, seperti mafia tanah misalnya. Blio menyampaikan hal ini dalam menyosialisasikan program strategis Kementerian ATR/BPN yang bekerja sama dengan Komisi II DPR RI di Magelang, Kamis (9/12/2021). "Legalitas itu penting karena setiap saat, status tanah...
Modus praktik mafia tanah di Indonesia seakan-akan tak ada habis-habisnya, bersambung terus macam sinetron. Segala ruang pun nampaknya bisa dieksploitasi oleh mafia tanah untuk membajak hak tanah seseorang. Sebagaimana dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN pada Senin (13/12/2021), Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN membocorkan modus mafia tanah melalui girik. "Modusnya macam-macam, ada...
Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah sertifikat yang menyatakan hak mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri atau tanah milik pihak lain. Tanah yang bisa dikeluarkan HGB-nya ada 3 macam, yakni tanah negara, hak pengelolaan, serta hak milik. Ketentuan pemegang sertifikat HGB ada dua, yakni Warna Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan menurut hukum...
Tanah yang ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan bisa membuat ketimpangan penguasaan tanah atau lahan di Indonesia sehingga dapat memicu terhambatnya perputaran roda ekonomi di masyarakat. Karena itulah Presiden Jokowi berencana mencabut sertifikat tanah hak guna bangunan (HGB) hingga hak guna usaha (HGU) yang ditelantarkan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI tahun 2021...
Teuku Taufiqulhadi selaku Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan, pemerintah akan segera mencabut seluruh hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) yang ditelantarkan. Dan yang menjadi prioritas utama adalah yang telantar paling lama. "Jadi semua HGB dan HGU telantar yang ada di Indonesia ini akan dicabut dan dimasukkan ke...
Presiden Joko Widodo melalui Badan Bank Tanah bakal mencabut tanah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) telantar. Badan Tanah sendiri merupakan lembaga khusus yang dibentuk dalam pengaturan dan pengelolaan tanah. "Mungkin InsyaAllah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu persatu yang ditelantarkan," ungkap Presiden pada Kongres Ekonomi Umat...