Hukum dan Peraturan Properti

Mulai Bulan Maret Jual Beli Tanah Harus Pakai BPJS

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengkonfirmasi berita mengenai kewajiban melampirkan kartu BPJS Kesehatan dalam proses jual beli tanah. Indra Gunawan selaku Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar-Lembaga Biro Humas Kementerian ATR/BPN menyebutkan, aturan tersebut untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang diteken...

Aksi Jokowi Bikin Mati Kutu Spekulan Tanah di Kawasan IKN

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, spekulan tanah marak ditemukan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Terutama setelah pengumuman pemindahan ibu kota dan pengesahan UU IKN oleh Presiden Joko Widodo. Adanya para spekulan ini menyebabkan harga tanah di Kalimantan Timur melambung tinggi, bahkan bisa mencapai sepuluh kali lipat. Wandy menganggap, munculnya...

Izin Usaha Jasa Konstruksi Akan Semakin Mudah

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan merelaksasi kebijakan dan izin berusaha untuk sektor konstruksi. Menurut blio, sektor konstruksi memiliki kontribusi yang besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi karena sektor ini memiliki multiplier effect terhadap sektor lain. Ditambah lagi sektor ini juga dapat bertahan meski tengah digempur badai pandemi Covid-19. “Hal...

Kontraktor Terkendala UU Cipta Kerja, Basuki Pasang Badan

Seiring dengan terbitnya Undang-undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, aktivitas para penyedia jasa konstruksi pun mulai terkendala. Terkait dengan hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun tak tinggal diam. Basuki berjanji akan memberikan relaksasi kebijakan terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor PUPR supaya para pelaku usaha konstruksi mampu...

Begini Cara Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang dan Rusak, Penting…!!!

Sertifikat tanah itu keberadaannya amatlah sangat penting karena sebagai bukti hukum yang kuat atas kepemilikan properti. Sertifikat tanah juga merupakan dokumen yang wajib ada ketika Kamu hendak melakukan transaksi jual-beli tanah maupun rumah. Dan yang jadi pertanyaan adalah apa jadinya jika nanti sertifikatnya hilang atau rusak akibat beberapa hal seperti kebakaran atau bencana alam ? Tenang, tak...

Punya Sertifikat Tanah Itu Untungnya Banyak, Salah Satunya Bisa Buat Akses Modal Usaha

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyertifikatkan seluruh bidang tanah di Indonesia. Ditargetkan pada 2024 mendatang semua bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar dan bersertifikat. "Untuk apa? Tujuannya adalah sertifikat tanah untuk diberikan akses modal kepada masyarakat," ucap Sofyan A....

Bisa Gak Sih WNA Beli Rumah di Karimunjawa ? Begini Aturannya

Jagat dunia maya diramaikan dengan adanya proyek perumahan di Taman Nasional Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang dijual untuk Warga Negara Asing (WNA). Sebuah situs dengan nama The Startup Island memberikan penawaran pembelian unit rumah di Pulau Karimunjawa yang dibanderol dengan harga 49.500 Euro atau kurang lebih sebesar Rp 808 juta. Kan timbul pertanyaan, memangnya bisa ya WNA...

PBG Bikin Susah Masyarakat dan Developer Buat Bikin Rumah

Bambang Eka Jaya selaku Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) menyampaikan bahwa pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih menemui kendala di lapangan. Hal tersebut berdampak banyaknya masyarakat dan developer yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin PBG sebagai syarat untuk mendirikan bangunan. "Izin PBG sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu masih sulit...

Mari Kita Kupas Program Pembangunan Rumah Khusus, Seperti Apa Sih Contohnya ?

Pemerintah memiliki sejumlah program pembangunan rumah untuk masyarakat. Program-program ini sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni dan mengatasi kawasan kumuh, utamanya bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Salah satu program pembangunan rumah yaitu rumah khusus dan untuk...

Payung Hukum Terkait Pembiayaan Perumahan Syariah Perlu Dibuat untuk Melindungi Konsumen

Terkait dengan pembiayaan perumahan syariah, The HUD Institute pun turut memberikan rekomendasi kepada Pemerintah. Muhamad Joni selaku sekretaris The HUD Institute menyampaikan, salah satunya adalah dengan membuat payung hukum perlindungan konsumen. "Membuat payung hukum perlindungan konsumen perumahan berbasis pembiayaan syariah," ucap Joni, Jumat (31/12/2021). Selain soal payung hukum perlindungan...

Compare listings

Membandingkan