Masyarakat yang sudah memiliki rumah bersubsidi tak bisa memanfaatkannya secara sembarangan. Pasalnya, pemerintah sudah menetapkan sejumlah aturan penggunaan rumah bersubsidi yang tentunya harus dipatuhi oleh pemilik rumah subsidi. Nah, bisa jadi muncul pertanyaan dalam benak Kita terutama bagi yang memang berencana untuk membeli rumah bersubsidi. Pertanyaan seperti bisa gak ya rumah subsidi disewakan...
Mungkin Kamu pernah dengar istilah Kota Lengkap seiring dengan implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. Tapi, bisa jadikan Kamu belum paham benar apa arti dari Kota Lengkap beserta sederet manfaatnya Dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jambi pada Kamis (21/07/2022), Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto pun telah sedikit menjabarkannya. Kota...
Hadi Tjahjanto selaku Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen untuk menutup celah bagi para mafia tanah di tanah air. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menggeber digitalisasi layanan pertanahan. Upaya ini pun termasuk program strategis yang dijadikan prioritas. "Saat ini juga kita akan meningkatkan kemampuannya dengan teknologi yang terkini seperti blockchain, itu untuk implementasi sertifikat...
Dalam era perkembangan digital ini, pemerintah pun tak mau kalah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan membuat digital contact centre. Hal tersebut disampaikan oleh Raja Juli Antoni selaku Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN dalam acara Workshop Design Thinking Pengelolaan Pengaduan Kementerian ATR/BPN, Selasa (19/07/2022). "Komitmennya bahwa kita ingin...
Ongkos bikin Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di Notaris cukup beragam, tergantung dari harga rumah yang diperjualbelikan. Tetapi, untuk warga yang termasuk golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ada hitungannya sendiri. Sejatinya, ongkos yang diperlukan lebih terjangkau ketimbang kelompok masyarakat lainnya. Pasalnya, besaran biaya bikin PPJB untuk MBR sudah diatur oleh...
Dalam rangka mendukung proyek pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan sejumlah kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam pengerjaan proyek TOD. Kriteria-kriteria tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman...
Mafia tanah masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Masalah ini pun memanas lagi seiring dengan beberapa mafia tanah yang terciduk baru-baru ini. Karena itulah, alangkah baiknya masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan agar tak sampai menjadi korban mafia tanah. Termasuk dengan melakukan upaya-upaya pencegahan Menanggapi hal ini, Teguh Hari Prihatono selaku juru Menteri ATR/Kepala BPN...
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebutkan, ada biaya yang harus ditanggung oleh pemohon dalam proses pembuatan sertifikat tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tiap daerah besaran biayanya berbeda-beda. Suyus Windayana selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN menyampaikan, memang ada biaya yang tidak...
Masih terjadi kebingungan di masyarakat soal biaya mengurus sertifikat tanah lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pasalnya, ada sebagian masyarakat menganggap program PTSL itu gratis, dan sebagian lainnya menganggap ada ongkosnya. Lantas, yang benar yang mana, kok mbingungi ? Menanggapi hal ini, Hary Nugroho selaku Ketua Tim Kendali PTSL pernah menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang...
Ketika hendak mengurus sertifikat tanah di Kantor Pertanahan, tentu Kita akan dikenakan biaya. Biaya tersebut disebut sebagai tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tapi, ternyata ada lho kelompok masyarakat yang bisa dikenakan tarif 0 rupiah alias gratis..tis..tis..tiiss. Hal tersebut berlaku untuk tiga layanan pertanahan, yakni pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah,...