Hukum dan Peraturan Properti

Sewa Apartemen Buat Dijadiin Kantor Boleh Gak Ya ? Coba Cek Skuy

Kita sebenernya bebas mau ngapain aja ketika membeli atau menyewa apartemen, buat istirahat, buat kerja, buat jungkir balik atau apapun itu boleh-boleh aja. Tapi, kira-kira boleh ga ya kalau Kita sewa apartemen buat dijadiin kantor ? Apartemen merupakan hunian vertikal yang sangat strategis menjadi alternatif tempat tinggal di kota besar. Daya tarik yang memikat banyak orang menyewa apartemen adalah...

Saat Isi SPT Pemilik Cicilan KPR Wajib Lapor. Hati-hati Kena Denda!

Asal temen-temen tau aja ya, ga cuman penghasilan bruto dari pekerjaan yang diinputkan ke dalam laporan pajak, utang seperti cicilan KPR pun juga ga boleh kelewat. But why..? Warga negara +62 yang sudah memiliki penghasilan dan ditetapkan undang-undang sebagai wajib pajak, maka harus melaporkan harta mereka untuk perhitungan pajak penghasilan (PPh). Hal itu harus segera dilakukan ketika sudah...

Macam-macam Bunga KPR di Negara +62

Dalam dunia perbankan, terutama di negara tercinta Kita ini terdapat 2 jenis sistem penentuan suku bunga pinjaman, yaitu KPR tetap (fixed) dan fluktuatif (floating). Kalau Kamu masih awam, masih belum paham betul soal ini pastinya Kamu bakalan kesulitan buat milih yang mana. Bagaikan memilih antara Annisa atau Aisyah, eaakk…lagu lu tong sok kegantengan amat wkwkwk. Nah, biar Kamu ga makin bingung,...

Pengen Tau Bedanya KPR Syariah dan Konvensional, Ceekkk..!!

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah pilihan banyak orang ketika mau beli rumah, soalnya kalau mau bayar cash tentunya butuh duit yang buanyaakk. Nah, produk KPR ternyata juga semakin banyak, salah satunya adalah KPR syariah. KPR syariah dikeluarkan oleh perbankan syariah dan dalam aplikasinya tidak menggunakan skema bunga. Dibandingkan dengan KPR bank konvensional, tentunya ada kelebihan dan...

Mau Bikin Atau Ganti Sertifikat Tanah Elektronik ? Gini Tata Caranya

Semua sertifikat tanah konvensional/analog/fisik akan diganti menjadi sertifikat elektronik sejak negara api menyerang, eh salah maksudnya sejak terbitnya aturan baru. Aturan baru itu adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Beleid ini resmi berlaku pada 12 Januari 2021 kemarin. Penggantian dari...

Kalau E-Sertifikat Sudah Jalan, Kira-kira Tanah Perlu Diukur Lagi Gak Ya?

Sebagai respon terkait terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Mulai tahun 2021 ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) akan memberlakukan sertifikat elektronik. Jadi, masyarakat kalau mau mendaftarkan tanah sudah bisa secara elektronik, sudah online, ga harus secara konvensional lagi. Baik itu pendaftaran...

Anies Bikin Izin Bangun Gedung dan Rumah Makin Kenceng

Sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pak Anies, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 mengenai Izin Pemanfaatan Ruang, Pemprov DKI Jakarta mempercepat perizinan bangunan gedung di Jakarta. Sri Haryati selaku Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta menyatakan, pengurusan izin bangunan umum gedung di Jakarta bakalan makin singkat. Awalnya bisa sampai 360 hari tapi...

Masyarakat Bisa Dapat Bantuan KPR BP2BT Jika Memenuhi Syarat Ini

Khalawi Abdul Hamid selaku Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menyebutkan, dengan program BP2BT ini masyarakat akan dibantu untuk memperoleh bantuan pembiayaan dari Kementerian PUPR. Nah, buat Kamu-kamu, Anda-anda, sodara yang saya banggakan dan sodari yang saya cintai, kalau pengen dapat bantuan Kredit Pemilikan Rumah Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (KPR BP2BT) itu bisa, tapi...

E-sertifikat Bikin Ngurus Hak Tanah Jadi Lebih Gampang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik menegaskan bahwasanya aturan sertifikat tanah dalam bentuk elektronik atau e-sertifikat sudah rilis. "Aturannya sudah terbit," ungkap Teuku Taufiqulhadi, juru bicara Kementerian ATR ketika dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu...

Sekarang Mau Akses Dokumen Tata Ruang dan Pertanahan Bisa Lewat JDIH Lho

Kini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah menyediakan situs penyedia informasi peraturan perundang-undangan tata ruang dan pertanahan yang bernama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Menurut Yulia Jaya Nirmawati selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN situs tersebut dikelola langsung oleh Kementerian ATR/BPN. Informasinya pun valid...

Compare listings

Membandingkan