T Hari Prihartono selaku Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam doorstop di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (31/8/2022) menyampaikan bahwa developer tidak bisa mendirikan perumahan maupun kawasan industri di Lahan Sawah Dilindungi (LSD), walaupun sudah menguasainya. "Dengan demikian, seluruh lahan yang mereka miliki tidak serta-merta bisa...
Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan bahwa aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) tidak akan mengganggu jalannya pelaksanaan pembangunan rumah subsidi. Hadi mengaku sudah berkoordinasi dengan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, terkait LSD supaya tidak mengganggu jalannya pembangunan rumah yang merupakan bagian dari...
Warga yang bertempat di kompleks perumahan, apalagi kelas komersial real estate, harus patuh terhadap peraturan yang telah disepakati bersama. Tak terkecuali soal pemberian izin kepada tukang bubur, tukang bakso, dan tukang-tukang lainnya untuk beroperasi di dalam kompleks perumahan. Sebenarnya, siapa yang bikin peraturan-peraturan itu ? Jika kompleks perumahan tersebut masih dalam pengelolaan dan...
Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta membeberkan alasan mengapa kebijakan menggratiskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari Rp 2 miliar, baru dilakukan sekarang. Menurut Anies, kebijakan tersebut sudah dikeluarkan pada 2020 lalu, hanya saja kebijakan tersebut harus mundur lantaran pandemi COVID-19. "Sebetulnya rencana 2020 tetapi itu...
Gimana ya caranya ngurus sertifikat tanah lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ? Pertanyaan itu mungkin pernah terlintas di benakmu, terutama yang ingin mendaftarkan tanahnya tanpa harus repot-repot datang ke kantor pertanahan. Soal cara ngurus sertfikat tanah lewat PTSL sudah tertera dalam postingan akun Instagram resmi Kementerian ATR/BPN pada Minggu (15/05/2022). Mengutip informasi...
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dijelaskan bahwa lahan bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) bisa diubah menjadi hak atas tanah yang lainnya. Pada Pasal 30 ayat (2) disebutkan, HGU bisa beralih, dialihkan, atau bahkan dilepaskan kepada pihak lain, serta diubah haknya. Meskipun demikian, dalam rangka...
Buat Kamu yang punya tanah girik, Kamu harus tahu cara mengurus sertifikatnya. Setelahnya pun patut untuk segera mendaftarkan tanah. Karena girik bukanlah bukti kepemilikan tanah, hanya semacam bukti hak pembayaran pajak pada masa lampau atau sekitar tahun 90-an.Girik juga tak secuil pun disebut dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Itu berarti girik bukan termasuk sertifikat hak atas tanah yang...
Eko Ariantoro selaku Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebutkan, saat ini jumlah peserta yang tercatat aktif Tapera sebanyak 4.075.814 peserta. Dari jumlah tersebut, BP Tapera telah melakukan pemutakhiran data sebanyak 1.088.174 peserta khusus PNS. Ternyata, pemutakhiran data ini wajib lho. Baik bagi para pemberi kerja...
Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperingatkan kepada para pejabat BPN yang memalak atau melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat. "Saya sampaikan, bila saudara secara hukum melakukan pungli, maka tidak ampun, tidak ada ampun. Akan saya proses," kata Hadi dalam acara konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian...
Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara blak-blakan membocorkan berbagai macam modus para mafia tanah. Ini dimulai dari modus mengambil tanah kosong yang melibatkan oknum BPN, dan mengubah data di Pusat Data Informasi (Pusdatin) yang pada akhirnya menerbitkan sertifikat. "Modus seperti ini ada yang sudah kita tangkap dan terus akan...