Tanah yang ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan bisa membuat ketimpangan penguasaan tanah atau lahan di Indonesia sehingga dapat memicu terhambatnya perputaran roda ekonomi di masyarakat. Karena itulah Presiden Jokowi berencana mencabut sertifikat tanah hak guna bangunan (HGB) hingga hak guna usaha (HGU) yang ditelantarkan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI tahun 2021...
Teuku Taufiqulhadi selaku Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan, pemerintah akan segera mencabut seluruh hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) yang ditelantarkan. Dan yang menjadi prioritas utama adalah yang telantar paling lama. "Jadi semua HGB dan HGU telantar yang ada di Indonesia ini akan dicabut dan dimasukkan ke...
Presiden Joko Widodo melalui Badan Bank Tanah bakal mencabut tanah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) telantar. Badan Tanah sendiri merupakan lembaga khusus yang dibentuk dalam pengaturan dan pengelolaan tanah. "Mungkin InsyaAllah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu persatu yang ditelantarkan," ungkap Presiden pada Kongres Ekonomi Umat...
Pemerintah Republik Indonesia melalui Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PUSDATIN) memperkenalkan layanan elektronik bernama Loketku. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Keberadaan Loketku ini sebagai upaya untuk memerangi penyebaran Covid-19, serta dapat membantu masyarakat mengakses layanan...
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakalan segera melakukan penerapan sertifikat tanah elektronik. Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/BPN menyebutkan, ada sekitar 3 miliar dokumen pertanahan di Indonesia yang bakalan disulap alias didigitalisasi menjadi sertifikat elektronik. "Untuk memberlakukan sertifikat elektronik, Kementerian ATR/BPN harus...
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk bahu-membahu dalam memerangi mafia tanah. Surya Tjandra selaku Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN) menyebutkan, kasus balik nama sertifikat tanah yang menimpa aktris Nirina Zubir bisa menjadi pembelajaran untuk Kita semua agar lebih sadar dan paham...
Kasus mafia tanah masih saja merajalela hingga detik ini. Siapa pun bisa menjadi korbannya, baik itu masyarakata biasa atau tokoh publik seperti mantan duta besar Dino Pati Djalal dan aktris Nirina Zubir. Iing Sodikin selaku Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum dan Litigasi menyebutkan, mafia tanah melakukan beragam cara untuk menguasai tanah secara ilegal. Salah satu modus yang kerap...
Tanda batas tanah ini sangat penting supaya Kamu bisa tahu luas tanahnya sampai mana dan tidak perlu ribut sama tetangga. Petugas yang mau mengukur tanahmu juga akan dimudahkan dengan adanya tanda batas ini di setiap sudut tanahmu. Oh ya, Kamu juga harus mengambil kesepakatan dulu dengan tetangga sebelum Kamu memasang patok pembatasmu, biar sama-sama enak. Nah, urusan teknis memasang patok pembatas...
Proses balik nama sertifikat tanah atau peralihan hak atas tanah menjadi poin yang sangat krusial dalam urusan kepemilikan tanah, supaya Kamu tidak tersandung dalam konflik yang berkepanjangan. Sebab, jika ternyata tidak sesuai prosedur, maka sangat bisa prosesnya untuk dibatalkan. Termasuk juga apabila Kamu menggunakan jasa mafia tanah yang tentunya praktinya menyalahi aturan yang berlaku. Maka dari...
Isu mafia tanah kembali mengemuka dan mencuri perhatian publik setelah salah satu tokoh publik, yaitu selebritis Nirina Zubir mengalami kasus balik nama sertifikat yang melibatkan orang terdekatnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui laman resminya menanggapi hal tersebut dengan memberikan tips & trik guna menghindari praktik mafia tanah. Salah satu...